Sosialisasi dan Ngisi Bareng (NGIBAR) Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di OJK Cirebon

Cirebon, 24 April 2026 — Kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) berlangsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon sebagai upaya memperkuat sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan OJK dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi.

Kepala OJK Kota Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan komitmen OJK untuk mendukung penuh kegiatan SE2026. Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator, sehingga data yang dikumpulkan melalui sensus menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan. OJK juga akan ikut mengawal proses pendataan, termasuk dengan memfasilitasi komunikasi melalui grup koordinasi. Ia mengingatkan bahwa ketepatan data sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, partisipasi lembaga jasa keuangan dalam penyampaian data dinilai sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, S.Si., M.T., menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh sektor usaha, termasuk sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi persoalan seperti inflasi dan kemiskinan.

Ia juga menjelaskan bahwa perekonomian Kota Cirebon ditopang oleh tingginya konsumsi rumah tangga, termasuk dari aktivitas wisatawan domestik. Pengeluaran pada sektor penginapan, transportasi, serta konsumsi makanan, minuman, dan rokok menjadi faktor utama. Saat ini terdapat sekitar 46.000 usaha di luar sektor pertanian di Kota Cirebon, dengan sektor perdagangan mendominasi sebesar 33,25 persen dan sektor akomodasi serta makan minum sebesar 26,03 persen. Selain itu, usaha berbasis online diperkirakan mencapai 1.320 unit.

Dalam pelaksanaan SE2026, sekitar 295 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan. Metode yang digunakan meliputi pengisian mandiri melalui CAWI (email), wawancara menggunakan CAPI (aplikasi Fasih), serta PAPI (kuesioner kertas). BPS menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum dan hanya disajikan dalam bentuk agregat.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan simulasi pengisian kuesioner yang mencakup sekitar 25 pertanyaan, meliputi identitas usaha, karakteristik usaha, hingga data ekonomi seperti tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, dan aset. Responden yang telah menerima undangan melalui email dapat langsung melakukan pengisian mandiri yang kemudian akan diverifikasi oleh BPS RI.

Pada sesi diskusi, dijelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar dapat melakukan pengisian secara mandiri. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan mencakup seluruh pekerja, baik yang menerima upah maupun tidak. Untuk perusahaan dengan kantor pusat dan cabang, pelaporan tenaga kerja dilakukan sesuai lokasi masing-masing, sedangkan kepemilikan modal mengikuti kantor pusat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha, khususnya di sektor jasa keuangan, dapat berpartisipasi aktif dalam pengisian data SE2026. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.